Latar Belakang Perebutan wilayah Laut China Selatan (Bag. 2)

Mahkamah Internasional

Menkopolhukam Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara kedua di kawasan itu yang menantang klaim Cina atas seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk kepulauan Natuna milik Indonesia.

Ini terjadi jika Cina dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan wilayah itu lewat dialog.

Luhut Panjaitan hari Rabu (11/11/2015) mengatakan Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati Cina untuk membahas keprihatinan tentang klaim wilayah Cina yang kontroversial di Laut Cina Selatan.

“Kami ingin melihat solusi masalah ini dalam masa dekat lewat dialog, atau kami akan membawanya ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC),” ujar Luhut.

Filipina telah mengadukan Cina ke mahkamah internasional, dan baru-baru ini mahkamah itu memutuskan akan mendengar beberapa klaim yang diajukan Filipina terhadap Cina.

Cina menolak keras arbitrase itu. Cina telah sejak lama mengatakan bahwa perselisihan di Laut Cina Selatan seharusnya diselesaikan secara bilateral dan tidak lewat intervensi internasional.

Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya dan menggunakan apa yang disebut sebagai “sembilan garis putus-putus” untuk menjelaskan klaimnya itu.

Namun, masalahnya adalah garis putus-putus yang digunakan Cina itu menyentuh zona ekonomi ekslusif beberapa negara lain. Selain Indonesia dan Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darusalam kini memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Cina.

“Kita tidak ingin melihat ada negara manapun yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah itu. Kita menginginkan solusi damai dengan mendorong dialog,” lanjut Luhut.

“Sembilan garis putus-putus itu adalah masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan tidak saja menjadi masalah Indonesia,” tambahnya.

Klaim sembilan garis putus-putus Cina itu mencakup kepulauan Natuna milik Indonesia.

Pernyataan Luhut Panjaitan itu disampaikan beberapa hari menjelang pertemuan para pemimpin dalam forum APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, di Manila, Filipina. China sudah mengatakan tidak ingin masalah Laut Cina Selatan menjadi agenda dalam pertemuan itu.

Presiden Xi Jinping mengatakan akan menghadiri forum APEC, meskipun perselisihan dengan Filipina masih terus berlangsung. Sebagai tuan rumah, Filipina tidak akan membawa isu ini dalam pertemuan tersebut.

Namun, beberapa peserta tampaknya akan membahas perselisihan itu di sela-sela pertemuan, meskipun fokus utama adalah isu kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Amerika baru-baru ini melaksanakan apa yang disebut sebagai misi navigasi pelayaran yang bebas dalam zona 12 mil dari pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, yang dibangun Cina dengan cepat dan menimbulkan keprihatinan bahwa pulau-pulau itu terutama akan digunakan oleh militer. Tapi keprihatinan itu berulangkali dibantah Cina.

Dua Pesawat Pembom Nuklir B-52 AS Manuver di Laut Cina Selatan

pesawat pembom nuklir B-52. (Intelijen)

Situasi di Laut Cina Selatan kembali tegang setelah dua pesawat pembom nuklir B-52 milik Amerika Serikat (AS) bermanuver di dekat pulau buatan Cina di kawasan sengketa itu. Pesawat pembom nuklir itu mengabaikan teguran keras Cina yang minta pesawat itu untuk hengkang.

Pentagon mengatakan, penerbangan pesawat pembom nuklir AS adalah misi rutin sesuai hukum internasional. AS tetap menganggap wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah internasional, di mana pesawat dan kapal negara mana pun bebas bernavigasi setiap saat.

”Kami melakukan penerbangan B-52 di wilayah udara internasional di bagian dunia sepanjang waktu,” kata juru bicara Pentagon Peter Cook dalam konferensi pers, kemarin.

”Ada satu pesawat B-52, ada upaya yang dilakukan oleh pengendali daratan Cina untuk menjangkau pesawat itu dan pesawat yang terus melanjutkan misinya. Tidak ada yang berubah,” lanjut Cook, seperti dikutip Russia Today, semalam. Juru bicara pentagon lainnya, menyebut tidak hanya satu pesawat pembom yang bermanuver tapi dua.

Manuver pesawat pembom nuklir AS itu berlangsung 8-9 November 2015. Juru bicara Pentagon lainnya, Bill Urban mengatakan, ada dua pesawat pembom yang melakukan misi rutin itu.

Manuver itu hanya berselang sekitar dua minggu setelah kapal perang AS, USS Lassen bermanuver di wilayah yang berjarak 12 mil dari pulau buatan Cina di Kepualauan Spratly, Laut Cina Selatan. Aksi kapal perang AS itu telah diprotes keras Kementerian Luar Negeri Cina.

”Tindakan ini dari kapal perang AS merupakan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Cina, dan keselamatan orang yang hidup di pulau-pulau itu. Mereka merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Dalam hal ini, pihak Cina mengungkapkan ketidakpuasan yang ekstrem dan sangat memprotes,” bunyi pernyataan yang ditulis di situs Kementerian Luar Negeri Cina.

November 2015 – Luhut Panjaitan-Robert Blake Jr Bahas Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, membahas keamanan terkini dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake Jr.

“Tadi kami membahas masalah Laut Cina Selatan. Ia menjelaskan mengenai posisi Indonesia dan posisi Indonesia jelas tidak terlibat langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan,” kata Panjaitan, di Jakarta, Kamis.

Pandjaitan menyatakan, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan.

“Tadi kami juga bicara mengenai kerja sama keamanan,” kata dia.

Selain masalah Laut Cina Selatan, kata Lu, mereka juga membahas usulan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk mengadakan pertemuan di California antara ASEAN dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyatakan, perlu mengedepankan diplomasi pertahananan untuk menghadapi perkembangan situasi di Laut Cina Selatan.

“Salah satu implementasi konsep tersebut adalah proposal pelaksanaan patroli perdamaian bersama di Laut Cina Selatan,” kata Ryacudu.

Hal tersebut, kata dia, telah disampaikan bersamaan dengan forum Shangri La Dialogue, di Singapura pada 30 April 2015 lalu.

“Sebelum mengajukan proposal tersebut, posisi Tiongkok yang relatif lebih keras telah menjadikan situasi keamanan dan tensi di Laut Cina Selatan relatif memanas (alarm merah) dan sangat sulit mempengaruhi Tiongkok,” katanya.

Namun, kata dia, setelah mempelajari dan mempertimbangkan proposal tersebut, ada indikator sikap Cina melunak (alarm kuning).

“Hal ini tercermin dari Wakil Ketua Komisi Militer Tiongkok, Fan Chang Long, yang menyatakan keberadaan Tiongkok di Laut Cina Selatan untuk membawa perdamaian sebagai pekarangan kita bersama sehingga perlu kita amankan secara bersama-sama,” kata Menhan.

Cina juga menggaris bawahi bahwa proposal patroli perdamaian tersebut juga mendapat tanggapan positif dari beberapa negara kawasan antara lain Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, Kamboja, dan Jepang.

“Bahkan AS telah mengajak Jepang untuk melaksanakan patroli bersama di Laut China Selatan, termasuk juga Menhan Australia dalam suatu kesempatan menawarkan kegiatan yang sama,” ucap dia.

Januari 2016 – Cina Daratkan Pesawat di Pulau Sengketa Laut Cina Selatan

Cina mendaratkan dua pesawat di pulau sengketa di Laut Cina Selatan. (Intelijen)

Cina kembali mendaratkan dua pesawat di pulau sengketa di Laut Cina Selatan pada hari Rabu kemarin. Beijing sebelumnya juga melakukan hal serupa meski dikecam sejumlah negara, khususnya yang terlibat sengketa kawasan kaya raya tersebut.

“Dua pesawat sipil mendarat Rabu pagi di Fiery Cross, Kepulauan Spratly selama ‘tes penerbangan’,” tulis kantor berita Xinhua. Selain Cina,Vietnam juga mengklaim wilayah di Kepulauan Spartly tersebut.

Pesawat-pesawat itu berangkat dari dan pulang ke Kota Haikou, Ibu Kota Provinsi Hainan selatan. Perjalanan berlangsung selama dua jam.

”Penerbangan ini bagian dari tes yang sukses, yang membuktikan bahwa bandara ini dilengkapi dengan kapasitas untuk memastikan operasi yang aman dari pesawat sipil berukuran besar,” lanjut Xinhua. Bandara itu diklaim dilengkapi fasilitas yang akan membantu pasokan transportasi hingga bantuan medis.

Cina telah mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan peta kuno yang mereka miliki. Namun, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

Cina telah menegaskan klaim atas kawasan itu dengan membangun pulau buatan secara cepat, termasuk landasan pacu yang mampu menjadi tuan rumah bagi pesawat jet militer.

Pembangunan Cina di kawasan sengketa dimulai sejak 2014. Pada Sabtu lalu, Cina  juga mendaratkan sebuah pesawat sipil di landasan pacu dalam uji terbang perdana di kawasan Laut Cina Selatan.

Februari 2016 – Cina Kirim Rudal Canggih ke Pulau Sengketa LCS

Sistem rudal pertahanan HQ-9 milik China (Intelijen)

Militer Cina diyakini telah mengirim rudal kendali darat ke udara canggih ke salah satu pulau sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Keyakinan itu diperkuat data dari citra satelit warga sipil.

Gambar dari ImageSat International itu menunjukkan ada dua deret peluncur untuk delapan rudal kendali darat ke udara beserta sistem radar ke Pulau Woody yang berada di kepulauan Paralel. Pulau Woody diketahui juga diklaim kepemilikannya oleh Taiwan dan Vietnam.

“Meski saya tidak bisa mengomentari urusan yang berhubungan dengan intelijen, tapi kami menaruh perhatian sangat besar terhadap urusan ini,” ujar juru bicara Pentagon Bill Urban, seperti diberitakan Reuters, Rabu (17/2/2016).

Rudal tersebut diyakini tiba di Pulau Woody pada akhir pekan lalu. Berdasarkan citra satelit, rudal-rudal itu terlihat pada Minggu 14 Februari. Keakuratan foto tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang pejabat Amerika Serikat (AS).

Menurut pejabat itu, gambar menunjukkan rudal sistem pertahanan udara berjenis HQ-9 yang dapat mencapai jarak 200 kilometer dan merupakan ancaman nyata bagi pesawat jenis apa pun yang melintas di dekatnya.

Laporan tersebut datang di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang turut dihadiri Presiden AS Barack Obama di Kanada. Dalam konferensi pers, pria kelahiran Hawaii itu menyatakan dirinya bersama para pemimpin ASEAN berdiskusi untuk meredakan ketegangan di LCS dan setuju bahwa sengketa di wilayah mana pun harus diakhiri secara damai.

Pembalasan Beijing, Cina Usik Penyebaran Rudal AS di Hawaii

Foto citra satelit menunjukkan rudal dikerahkan di pulau sengketa di Laut China Selatan. (Intelijen)

Beijing tidak terima jadi bulan-bulanan kritikan Amerika Serikat (AS) atas penyebaran rudal canggih di Laut Cina Selatan. Cina membalas dengan mengkritik AS atas penyebaran rudal canggih di Hawaii.

Kritikan balasan itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Senin. Kritik balasan itu muncul menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, ke AS pekan ini.

Cina tidak membantah dan tidak pula membenarkan laporan penyebaran rudal di kawasan sengketa Laut Cina Selatan yang terpantau citra satelit.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan, Washington tidak harus menggunakan isu fasilitas militer di pulau-pulau Laut Cina Selatan sebagai “dalih untuk membuat keributan”.

”AS tidak terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, dan ini bukan dan tidak menjadi masalah antara Cina dan AS,” kata Hua dalam konferensi pers, yang dikutip Reuters, Selasa (23/2/2016).

Hua mengatakan, apa yang dilakukan Beijing di Laut Cina Selatan adalah untuk melindungi wilayah kedaulatannya. Menurutnya, hal itu tak jauh beda dengan apa yang dilakukan AS di Hawaii, yakni dengan menyebarkan rudal.

”Penggelaran diperlukan, terbatas pada sarana pertahanan Cina di wilayahnya sendiri, tidak berbeda secara substansial dari AS yang membela Hawaii,” ucap Hua. Dia menegaskan, bahwa AS juga tidak memiliki klaim resmi atas wilayah Hawaii.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner, kembali menekankan sikap AS yang mendesak Cina untuk meredam ketegangan di Laut Cina Selatan dengan tidak melakukan militerisasi di kawasan sengketa.

Seperti diketahui, Cina mengklaim hampir 90 persen kawasan Laut Cina Selatan yang kaya. Namun, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga saling mengklaim.

“Kegiatan militerisasi hanya meningkatkan ketegangan,” kata Toner. ”Perlu ada mekanisme diplomatik di tempat yang memungkinkan klaim teritorial ini harus diselesaikan dalam cara damai,” katanya lagi.

Namun, pernyataan diplomat AS itu kembali dibalas Cina. Beijing, menuduh balik AS justru meningkatkan ketegangan regional di Laut Cina Selatan dengan beberapa kali melakukan patroli di kawasan menggunakan pesawat militer dan kapal perang.

”Ini, ini yang merupakan penyebab terbesar dari militerisasi di Laut Cina Selatan. Kami berharap bahwa AS tidak membingungkan antara benar dan salah dalam masalah ini atau berlatih menggunakan standar ganda,” tegas Hua.

Cina Tak Terima Militernya di Laut Cina Selatan Disentil Australia

Militer Cina di Laut Cina Selatan. (Intelijen)

Pemerintah Cina tidak terima dengan sikap Australia yang menyentil keberadaan militer Beijing di Laut Cina Selatan.

Cina menganggap Australia sudah berkomentar negatif pada Beijing.

”Kami berharap pihak Australia dapat (bersikap) benar dan positif melihat pengembangan dan tujuan strategis Cina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina; Hua Chunying, pada konferensi pers di Beijing, kemarin, seperti dikutip news.com.au, Jumat (26/2/2016).

Ketika ditanya apakah Cina ingin melihat sebuah perlombaan senjata di kawasan Laut Cina Selatan. Hua mengatakan; ”Jawabannya pasti tidak ada”.

Perdana Menteri Australia; Malcolm Turnbull, pada hari sebelumnya meluncurkan sebuah cetak biru pertahanan baru yang ambisius. Dia memperingatkan bahwa setengah dari kapal selam dunia dan pesawat tempur canggih akan beroperasi di wilayah Indo-Pasifik dalam dua dekade mendatang.

“Kami akan khawatir jika persaingan untuk (berebut) pengaruh dan pertumbuhan dalam halkemampuan militer menyebabkan ketidakstabilan dan mengancam kepentingan Australia, apakah di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea atau lebih jauh,” katanya sambil meluncurkan “Buku Putih Pertahanan” baru.

Makalah itu menguraikan serangkaian faktor yang akan membentuk pandangan strategis Australia pada 2035, terutama soal hubungan antara Cina dan AS yang akan tetap menjadi kekuatan global unggulan selama periode tersebut.

Maret 2016 – Kapal Induk & Rombongan Kapal Perang AS Masuk Laut Cina Selatan

Armada Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang dipelopori oleh kapal induk, USS John C Stennis, berlayar di Laut Cina Selatan di dekat pulau sengketa. Kapal Induk AS itu disertai rombongan kapal perang dan ribuan pelaut AS.

Dua kapal perang AS dalam rombongan itu antara lain, kapal perusak USS Stockdale dan USS Chung-Hoon. Selain itu kapal penjelajah Mobile Bay dan Atietam ikut serta dalam pelayaran.

Para pejabat AS berdalih, pelayaran kapal induk dan rombongan kapal perang itu merupakan misi patroli rutin. Patroli itu berlangsung di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan setelah China mengerahkan sistem rudal canggih dan sistem radar militer di pulau sengketa.

Patroli rombongan kapal perang AS itu membuat pejabat pemerintah Beijing marah.

”Kami merasa bahwa tindakan AS dalam mengirim kapal dan pesawat di dekat Kepulauan Spratly dan terumbu sebagai unjuk kekuatan bukan hal yang baik. Ini membangkitkan perasaan jijik di kalangan orang-orang Cina,” kata Fu Ying, juru bicara dari National People Congress (NPC) yang juga mantan Wakil Presiden Cina, kepada wartawan pada Jumat (4/3/2016).

”AS telah mengatakan; tidak mengambil sikap atas sengketa teritorial Laut Cina Selatan, tetapi tindakannya tampaknya ditujukan untuk memanaskan ketegangan, yang menimbulkan pertanyaan serius atas motifnya,” lanjut Fu.

AS telah lama menuduh Beijing melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan. Namun Beijing membela diri dengan mengklaim bahwa apa yang dilakukan Cina adalah untuk pertahanan atas pulau-pulau di wilayah kedaulatannya.

”Tuduhan (Cina melakukan militerisasi) dapat menyebabkan salah perhitungan situasi. Jika Anda melihat pada materi yang erat, AS justru mengirim pesawat paling canggih dan kapal militer ke Laut Cina Selatan,” imbuh Fu, seperti dikutip IB Times.

AS telah melakukan dua patroli navigasi kontroversial di Laut Cina Selatan sejak Oktober 2015. Dalam salah satu patroli, kapal perang AS berlayar 12 mil laut dari pulau yang disengketakan yang dianggap Beijing sebagai langkah provokatif.

Kapal Penjaga Pantai China yang masuk teritorial ZEE Indonesia (Intelijen)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS melalui Kantor Biro Asia Timur dan Pasifik menyatakan, kapal Cina jelas-jelas sudah melanggar teritorial perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Satgas KKP dengan menggunakan kapal patroli, menangkap kapal pencuri ikan asal Cina.

Namun proses penangkapan itu sempat diusik kapal penjaga pantai Cina. Kapal nelayan Cina gagal ditarik kapal KKP, tapi delapan nelayan China sudah sempat lebih dulu diamankan.

Bahkan sempat mencuat informasi lain yang dikatakan anggota DPR, Fahri Hamzah, bahwa kapal TNI AL sempat ditembaki kapal Cina yang notabene, masih di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di posisi 05°05,866’N. 109°07, 046’E jarak 2,7 mil haluan 67°.

“Sungguh jadi hal yang mengganggu ketika melihat isu-isu perikanan jadi permasalahan. Dalam kasus Indonesia (di Natuna), kita bahkan tidak membicarakan tentang Laut Cina Selatan (LCS),” papar Deputi Asisten Sekretaris Biro Asia Timur dan Pasifik, Colin Willett.

“Kita semua mengakui ZEE Indonesia. Saya rasa insiden ini hanya sekadar satu hal dari pola yang lebih besar, di mana lingkup dan skala aktivitas Cina sudah lebih dari negara-negara lain yang ikut mengklaim LCS,” tambahnya kepada Strait Times, Rabu (30/3/2016).

Cina nampaknya sudah mulai mengklaim Natuna, setelah membangun pulau buatan di LCS, sekaligus dengan landasan udara dan sistem misil anti-udara. Klaim Cina, pulau buatan itu dibangun demi melindungi warga sipil mereka.

“Yang pasti kita tak butuh fasilitas-fasilitas (landasan udara dan sistem misil) seperti itu untuk melindungi warga sipil atau nelayan yang dalam keadaan darurat atau juga untuk memonitor cuaca,” lanjut Willett.

“Landasan udara yang mereka bangun didesain untuk mengakomodir pesawat-pesawat pembom strategis. Kami masih melihat operator radio mereka menantang kapal-kapal asing serta pesawat yang beroperasi menurut hukum internasional dan mereka diperingatkan untuk menjauh,” tuntasnya.

April 2016 – Menhan AS Hendak Sambangi Kapal Induk di Laut Cina Selatan

Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Ashton Carter, akan mengunjungi kapal induk AS yang transit di Laut Cina Selatan, hari ini (15/4/2016). Rencana kunjungan Kepala Pentagon itu terjadi di tengah ketegangan sengketa maritim yang melibatkan Cina dan beberapa negara ASEAN.

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan, yang diyakini memiliki cadangn minyak dan gas yang melimpah. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, juga dengan Taiwan juga memiliki klaim di perairan itu.

Carter pada penutupan latihan militer antara AS dan Filipina bernama “Balikatan” di Manila, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kapal induk USS John C. Stennis.

Jika kunjungan hari ini terealisasi, maka ini merupakan kunjungan Carter yang kedua setelah bulan November lalu dia juga menyambangi kapal induk AS itu.

”Dengan setiap Balikatan dan setiap pelayaran oleh Stennis, dengan setiap latihan multilateral baru dan setiap perjanjian pertahanan baru, kita menambahkan jahitan pada kain jaringan keamanan di kawasan ini,” kata Carter dalam sambutannya.

“Ini adalah jaringan damai, berprinsip, dan inklusif. Amerika terus memperjuangkan,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Kunjungan Carter ke kapal induk AS di Laut Cina Selatan itu bisa mengobarkan ketegangan dengan Cina, yang telah dituduh Washington melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan. Beijing juga dituduh membahayakan keamanan kawasan.

AS selam ini kerap bermanuver dengan kapal perangnya di dekat wilayah yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan dengan dalih menegakkan kebebasan navigasi. Namun, Cina juga menegaskan akan bertindak demi membela hak dan kedaulatannya.

Penguatan Militer AS-Filipina Cermin Mentalitas Perang Dingin

Penguatan hubungan militer Amerik Serikat dan Filipina, termasuk dengan patroli bersama di Laut Cina Selatan, mencerminkan “mentalitas Perang Dingin”. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Cina.

Beijing, kata kementerian itu, berjanji untuk tegas menentang pelanggaran apapun terhadap kedaulatan Cina.

Pernyataan itu dipublikasikan di situs Kementerian Pertahanan Cina pada hari Kamis, tidak lama setelah AS mengatakan akan komitmen menghadirkan militernya di Filipina dan mengumumkan bahwa kedua negara memulai patroli bersama di perairan yang disengketakan.

”Sebuah penguatan aliansi militer AS-Filipina adalah manifestasi dari mentalitas Perang Dingin dan tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” kata Kementerian Pertahanan Cina, seperti dikutip Reuters, Jumat (15/4/2016).

Cina mengklaim sebagian besar perairan yang kaya energi di Laut Cina Selatan, di mana sekitar USD5 triliun dihasilkan setiap tahunny dari lalu lintas kapal perdagangan dunia. Tapi, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di kawasan itu.

Menurut Kementerian Pertahanan Cina, patroli bersama Angkatan Laut AS-Filipina telah “mempromosikan militerisasi di kawasan”.

”Tentara Cina akan memantau tren ini erat, dan tegas akan menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritime Cina,” lanjut kementerian itu.

Kepulauan Natuna, Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. “Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya, tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna,” kata Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2015.

Kepulauan Natuna, Indonesia

Menurut Hikmahanto, klaim tersebut akan berdampak pada hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Hikmahanto menganggap Nine Dash Line ini tidak jelas batasnya sehingga berpotensi menimbulkan masalah atas hak berdaulat. Ketidakjelasan NDL ini berdampak pada hak daulat kawasan zona ekonomi ekslusif atau ZEE. “Cina selalu mengatakan hubungan dengan Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas  bisa bersinggungan dengan hak kedaulatan kita.”

Ketegangan sejumlah negara di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam memiliki 270 pulau menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau dengan 70 ribu penduduk.

Pada 12 November 2015, Cina mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai status Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial kepada Cina atas Kepulauan Spratly. “Pihak China tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna,” kata Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat, 20 November 2015.

Pernyataan Cina itu cukup mengagetkan karena Cina selama ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna termasuk ZEE-nya, terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir.

Selama itu pula pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Natuna.

Cina sengaja menghindari diskusi terkait isu ZEE, yang memicu keraguan Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap. Istilah Strategi Fabian berasal dari nama Quintus Fabius Maximus Verrucosus, panglima dari Kartago. Salah satu inti strategi itu adalah membiarkan musuh terlena sementara dia sendiri memutus jalur logistik untuk melemahkan pertahanan lawan.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna.

Ia menegaskan Natuna adalah milik Indonesia. “Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih dengan negara mana pun,” kata Retno saat itu. Sama halnya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan akan mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tumpang tindih kawasan tersebut. Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu Cina terkait ZEE.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, F-16, P3-C, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, jika dialog dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia kemungkinan bakal mengikuti jejak Filipina yang membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Disputed claims in the South China See (my.reset.jp)

Wilayah klaim China yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia. (Kaskus)

Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab, selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya.

[source]