Senin, 18 April 2016

Latar Belakang Perebutan wilayah Laut China Selatan

Klaim wilayah kelautan di Laut Tiongkok Selatan - wikipedia commons
Klaim wilayah kelautan di Laut Tiongkok Selatan – wikipedia commons
Perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan melibatkan klaim-klaim pulau dan wilayah kelautan pada beberapa negara berdaulat di wilayah tersebut, yakni Brunei, Republik Rakyat China, Republik China (Taiwan),Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Terdapat perebutan wilayah yang terjadi pada kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly, serta perbatasan wilayah kelautan di Teluk Tonkin dan tempat-tempat lainnya. Terdapat perebutan tambahan di perairan di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia.
Kepentingan negara-negara yang berbeda meliputi perebutan wilayah perikanan di sekitar dua kepulauan tersebut; pengambilan minyak bumi dangas alam di bawah perairan berbagai bagian di Laut Tiongkok Selatan; dan kontrol strategis dari jalur-jalur perkapalan penting.

Perebutan secara khusus

Penjelasan perebutan
BNKHCNIDMYPHSGTWVN
Wilayah sebulan garis putus
Pesisir Vietnam
Wilayah laut utara pulau Kalimantan
Kepulauan Laut Tiongkok Selatan
Wilayah laut utara Kepulauan Natuna
Wilayah laut barat Palawan dan Luzon
Wilayah Sabah
Selat Luzon
Wilayah Pedra Branca
Perebutan-perebutannnya meliputi perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan. Terdapat beberapa perebutan, yang masing-masing melibatkan sejumlah negara yang berbeda:
  1. Wilayah sembilan garis putus yang diklaim oleh China yang meliputi kebanyakan wilayah Laut Tiongkok Selatan dan klaim-klaim Zona Ekonomi Eksklusif dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.
  2. Perbatasan wilayah kelautan di sepanjang persisir Vietnam antara Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
  3. Perbatasan wilayah kelautan di utara pulau Kalimantan antara Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
  4. Pulau-pulau di Laut China Selatan, yang meliputi Kepulauan Paracel, Kepulauan Prata,Gorong pasir Scarborough dan Kepulauan Spratly antara Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
  5. Perbatasan wilayah kelautan di utara perairan Kepulauan Natuna antara Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
  6. Perbatasan wilayah kelautan di lepas pesisir Palawan dan Luzon antara Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
  7. Perbatasan wilayah kelautan, wilayah tanah, dan kepulauan Sabah (awalnyaBorneo Utara), termasuk Ambalat dan Labuan, antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
  8. Perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan di Selat Luzon antara China, Filipina, dan Taiwan.
  9. Perbatasan wilayah kelautan di Pedra Branca dan pulau-pulau di sekitarnya antara Indonesia, Malaysia, Singapura.

Latar belakang Konflik Laut Cina Selatan

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa national interest mereka terusik.
Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di laut China selatan yang melibatkan 6 (enam) negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei) dengan China dan Taiwan, menurut argumennya masing–masing bahwa sebagian wilayah laut China selatan adalah wilayah kedaulatannya, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant state tapi ada bagian dari pulau Natuna apabila China memaksakan klaim teritori akan masuk wilayah China, maka konflik di Laut China Selatan akan melibatkan Indonesia juga.

MENGAPA LAUT CHINA SELATAN SANGAT PENTING

Sebuah kawasan atau negara dibelahan bumi ini akan menjadi primadona bagi kawasan atau negara lain manakala kawasan atau Negara tersebut mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan kawasan dan negara tertentu. Demikian halnya dengan kasus Laut China Selatan, ada dua aspek yang membuat Laut China Selatan menjadi penting bagi Negara manapun sbb:
1.    Letak Strategis.
Secara Geografi  Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja,Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina).
Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting, kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT) dan jalur komunikasi internasional (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur laut China selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Cina Selatan setiap tahun.
Tentang data perdagangan 3 Negara raksasa ekonomi: India, Amerika Serikat dan Jepang). Diperkirakan lebih dari setengah dari jumlah kapal kapal super tanker dunia melewati jalur laut ini.
2.    Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik.
Kandungan kekayaan Alam yang ada di  kawasan Laut Cina Selatan telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara China dan sebagian negara– negara anggota ASEAN yang berada wilayah Laut Cina Selatan. Menurut data Kementrian Geologi dan Sumber Daya Mineral Daya Republik Rakyat Cina (RRC) memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1. 60 × 1010 kg), lebih besar di banding Kuwait negara yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton (1,17 × 1010 kg).
Sementara kandungan gas alam di Laut Cina Selatan mungkin merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan Laut Cina Selatan dieksplorasi oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perkiraan menurut United States Geological Survey dan sumber lain-lain menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di Laut Cina Selatan adalah gas sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf ) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya.
Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di Laut Cina Selatan ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat. adalah sumber daya alam yang sudah di ekplorasi Claimant states dan non Claimant States di LCS)
Kedua faktor penting yang diuraikan diatas adalah alasan rasional yang menyebabkan wilayah Laut Cina Selatan menjadi sengketa antara 4 (empat) negara ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei) dengan Cina dan Taiwan, penyelesaian permanen masalah Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional dan harus disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah solusi terbaik agar tidak menimbulkan potensi konflik militer.
Namun harus diakui bahwa sengketa Laut Cina Selatan adalah persoalan yang tidak mudah serta membutuhkan waktu yang panjang, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant State tetapi juga punya kepentingan di Laut Cina Selatan, karena konflik klaim wilayah secara tidak langsung dengan China telah terjadi sekarang, menyangkut wilayah NKRI yakni Pulau Natuna, Khususnya Natuna Blok A.

Negara yang teribat sengketa Laut China Selatan dan Persepsi masing-masingClaimant States tentang legalitas kepemilikan Wilayah Laut China Selatan

Pihak yang bertikai mempunyai argument argument masing-masing untuk melegetimasi klaim kepemilikan wilayah yang disengketakan menurut versinya masing-masing seperti dibawah ini sbb:

1) CHINA

  • China beranggapan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah kedaulatannya, China berpedoman pada latar belakang sejarah China kuno tentang peta wilayah kedaulatan China. Menurut China Pulau, pulau dan wilayah Laut Cina Selatan ditemukan oleh pendahulu China yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi yang pada abad 12 sebelum Masehi oleh Dinasti Yuan pulau pulau dan wilayah laut di LCS di masukkan kedalam peta teritori China kemudian diperkuat dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi.
Pada awal ke-19 dan abad ke 20 Cina mengemukakan bahwa kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1. 100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utara Kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8 km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari Kepulauan Xisha bagian dari provinsi Hainan.
Pada tahun 1947 China memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam di garis merah terputus putus itu adalah wilayah teritori China. Sejak tahun 1976 Cina telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 hukum Cina menegaskan kembali klaim tersebut.

2) TAIWAN

-Meskipun Taiwan masih dianggap bagian utuh dari Cina, tapi Taiwan pun sama mengklaim kepemilikan di wilayah LCS, klaim oleh Taiwan juga tidak ada argumen hukum yang jelas, saat ini Taiwan menguasai Pulau Aba [Taiping Dao], satu-satunya pulau terbesar di antara pulau-pulau di kepulauan Spratlys.

3) VIETNAM

-Klaim Vietnam didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam saat itu kepulauan Spratly dan Paracel dibawah kontrol Perancis. Setelah merdeka dari Perancis Vietnam mengklaim kedua pulau tsb, serta memakai argumen dasar landas kontinen. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut Cina Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.

4) PHILIPINA

-Philipina mengklaim Spratly berdasarkan pada prinsip landas kontinen serta eksplorasi Spratly oleh seorang penjelajah Filipina pada tahun 1956, menurut data penjelajah Philipina bahwa pulau-pulau yang diklaim adalah: 1) bukan bagian dari Kepulauan Spratly, dan 2) tidak milik oleh negara manapun serta terbuka untuk diklaim. Tahun 1971, Philipina secara resmi menyatakan 8 pulau di Spratly sebagai bagian dari provinsi Palawan. Ada 8 pulau yang klaim dan dikuasai Philipina di Spratly, luas total lahan pulau-pulau ini adalah 790. 000 meter persegi.

5) MALAYSIA

-Klaim Malaysia berdasarkan atas sebagian wilayah di Spratly didasarkan pada prinsip landas kontinen, berkaitan dengan hal itu Malaysia telah membuat batas yang diklaimnya dengan koordinat yang jelas. Malaysia telah menempati tiga pulau yang dianggap berada dalam landas kontinennya. Malaysia telah mencoba untuk membangun garis antar pulau dengan mengunakan pasir dan tanah.

6) BRUNEI

-Brunei Tidak mengklaim pulau-pulau, tetapi mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan terdekat sebagai bagian dari landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada tahun 1984, Brunei mengumumkan ZEE yang meliputi Louisa Reef di Kepulauan Spratly.

NON CLAIMANT STATE

1) Indonesia.

-Indonesia tidak termasuk claimant stateswilayah Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Spratly. Namun, klaim Cina dan Taiwan di Laut Cina Selatan dengan 9 garis terputus dan bentuk huruf “U” mencakup kepada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, ZEE secara otomatis mencakup ladang gas Indonesiayang di pulau Natuna.
Pijakan hukum resmi Claimant States terhadap Laut Cina Selatan khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei termasuk Indonesia juga meskipun statusnya Non Claimant State) mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS (United Nation Convention Law Of The Sea) yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini ditujukan untuk memperjelas ketentuan batas laut suatu negara.
UNCLOS 1982 merupakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang memuat upaya paling komprehensif PBB untuk menciptakan sebuah peraturan terpadu untuk tata kelola hak-hak negara di dunia terhadap lautan. Perjanjian itu membahas sejumlah topik, termasuk hak navigasi, hak-hak ekonomi, pencemaran laut, konservasi kehidupan laut, eksplorasi ilmiah, pembajakan, dan banyak lagi. Dengan diberlakukannya UNCLOS PBB, berharap sengketa perbatasan setiap Negara yang mempunyai wilayah laut bisa diselesaikan.
Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS) yang ratifikasi oleh negara anggota PBB tahun 1982 memberikan pengaruh terhadap sengketa wilayah oleh Claimant States dan Non Claimant Statedi LCS, bagian penting dari UNCLOS ini adalah memberikan hak kepada setiap Negara untuk menjadikan lautan dengan radius 200 mil dari daratan sebagai EEZ (Exclusive Economic Zone).
EEZ merupakan lautan yang diberikan hak aktor Negara untuk dieksploitasi dan digunakan kepentingan perekonomian secara domestik Negara. Wilayah lautan diluar dari wilayah EEZ ini akan dianggap sebagai International Waters (Perairan Internasional) yang tidak boleh dieksploitasi oleh Negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS merupakan beberapa Negara yang terus menerus memaksa agar China mentaati resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas. Bagi China ratifikasi ini merugikan karena wilayah teritori yang klaim China berupa titik merah yang membentuk hurup U bertentangan dengan prinsip Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS 1982).
Lihat peta klaim wilayah di Laut Cina Selatan masing-masing Negara di LCS
Peta wilayah konflik LCS (jejak tamboen)
Peta wilayah konflik LCS (jejak tamboen)

PROSPEK MANAJEMEN PENYELESAIAN KONFLIK

Ada beberapa kemungkinan solusi sengketa Laut Cina Selatan sbb:
1. Penggunaan kekuatan Militer
China vs Claimant states di LCS. Secara matematis kekuatan militer China jauh diatas baik dari aspek kwantitas dan kwalitas dibandingkan dengan 5 negara (4 Claimant States dan 1 non Claimant State) meskipun anggaran pertahanan dan kekuatan militer mereka di gabung, tetap masih terjadi ketidak seimbangan kekuatan, ini bisa lihat dari besarnya jumlah anggaran pertahanan, man power dan kondisi alut sista China terkini vs gabungan anggaran pertahanan dan kekuatan militer 5 negara (4 Claimant States dan 1 non Claimant State).
Apabila China menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya penguasaan sebagian besar wilayah LCS, maka tidak mustahil akan terjadi konflik militer yang akan melibatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara Super power yang mempunyai kepentingan strategis secara Ekonomi, Politik dan Militer di kawasan LCS. Begitu pentingnya kawasan Laut Cina Selatan bagi Amerika Serikat, sehingga kebijakan A. S mengenai Laut Cina Selatan dituangkan di buku strategi pertahanan Amerika Serikat 2012 hal 2, yang menyatakan
“while the U. S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity rebalance toward the Asia-Pacific region. Our relationships with Asian allies and key partners are critical to the future stability and growth of the region. The maintenance of peace, stability, the free flow of commerce, and of U. S. influence in this dynamic region will depend in part on an underlying balance of military capability and presence. Over the long term, China.’s emergence as a regional power will have the potential to affect the U. S.economy and our security in a variety of ways”, 

Artinya: Militer AS akan terus memberikan kontribusi terhadap keamanan global, tetap menyeimbangkan kepentingan terhadap kawasan Asia-Pasifik.  Hubungan dengan sekutu dan mitra kunci di Asia sangat penting bagi stabilitas masa depan serta pertumbuhan kawasan. Terciptanya perdamaian, stabilitas, jalur bebas perdagangan, serta pengaruh AS di kawasan yang dinamis akan tergantung pada keseimbangan yang mendasari kemampuan militer dan kehadiran. Munculnya China sebagai kekuatan regional dalam jangka panjang akan memiliki potensi yang mempengaruhi perekonomian dan keamanan AS dalam berbagai aspek.
Dari tulisan yang termuat di dalam buku terungkap bahwa bagi Amerika Serikat China merupakan ancaman jangka panjang di Asia yang perlu diperhitungkan.
Bagi China penyelesaian kasus Laut Cina Selatan saat ini kemungkinan berpedoman pada salah satu Prinsip teori perang Sun Tzu seorang Jenderal ahli strategis China yang hidup pada akhir abad ke 7 sebelum masehi yang terkenal sebagai pengarang buku The Art of War dimana dalam salah satu teorinya tentang offensive strategimengungkapkan bahwa “Know the enemy and know your self: In hundreds battles you will never be in peril” , artinya ketahuilah musuhmu dan ketahuilah dirimu: Dalam ratusan pertempuran kau tidak akan pernah kalah.
Oleh karena untuk masalah Laut Cina Selatan, China tidak akan menggunakan kekuatan militernya karena kemungkinan China sudah mempertimbangkan untung dan ruginya, China sangat faham betul apabila dipaksakan penyelesaian secara militer akan kalah serta membuat posisi China semakin terpojok.
2. Penyelesaian secara Hukum dan upaya Politik serta Diplomatik melalui ASEAN frame work.
Langkah ini merupakan cara yang paling tepat saat ini untuk sengketa di LCS, karena semangat kerja sama dan prinsip ASEAN untuk sengketa LCS ialah tidak menjadikan aksi saling mengklaim itu sebagai ajang rivalitas dan saling menghantam antar beberapa kekuatan, namun harus dicarikan solusi damai yang mengikat bagi semua pihak.

DAMPAK SENGKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Bagi Indonesia meskipun sengketa Laut Cina Selatan berstatus Non Claimant States, namun apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek, maupun jangka panjang akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Karena apabila kita telaah hakekat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh sebab itu, Ketahanan Nasional merupakan  landasan konsepsional berupa pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Bangsa dan Negara.
Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan bagi Indonesia apabila tidak terselesaikan dengan baik disadari dan tidak disadari bisa mengarah pada sengketa mendalam dengan China, seperti halnya Vietnam dan Philipina yang sudah melibatkan penggunaan kekuatan militer meskipun dalam skala kecil hal yang sama bisa terjadi kepada Indonesia, karena sengketa langsung akan terjadi apabila China memaksakan ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni kepulauan Natuna, yang secara langsung menyangkut 2 aspek Ketahanan Nasional, yakni Geografi dan Sumber Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.
Sengketa laut Cina Selatan sebenarnya murni masalah hukum, mengenai batas laut antara beberapa negara ASEAN dengan RRC yang menyangkut beberapa wilayah yang berupa gugusan pulau di wilayah Laut Cina Selatan. Namun penyelesaian lewat hukum sulit untuk di capai dalam waktu singkat sehingga effort ini harus dilakukan terus menerus sebagai upaya permanen jangka panjang.
Sedangkan pendekatan pemecahan permasalahan jangka pendek yang adaptable dengan situasi dilapangan terkini melalui kerangka ASEAN adalah solusi masalah lewat jalur Politik dan Diplomatik, karena komitmen ASEAN untuk Laut Cina Selatan sangat jelas ialah keinginan menghasilkan pedoman yang mengikat negara yang saling mengklaim wilayah di laut Cina Selatan agar semua masalah bisa dikelola dengan baik, tidak memunculkan konflik yang tidak dikehendaki. Karena apabila sengketa ini tidak terselesaikan dengan baik akan berdampak pada ketahanan regional yang bisa mempengaruhi ketahanan Nasional Indonesia.

Hingga saat ini, konflik perebutan wilayah Laut China Selatan mulai memanas lagi

Ilustrasi (SINDOphoto).
Ilustrasi (SINDOphoto)
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dinilai bisa saja menarik diri sebagai mediator atas sengketa di Laut China Selatan.
Hal demikian jika Pemerintah China tidak mengindahkan nota protes yang dilayangkan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi atas ‎insiden yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesi‎a atau perairan Natuna belum lama ini.
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana‎ mengatakan, insiden di ZEE Indonesia atau perairan Natuna itu sudah tentu akan mempengaruhi hubungan yang sudah terjalin dengan baik antarkedua negara, Indonesia dengan China.
“Bukannya tidak mungkin Pemerintah Indonesia menarik diri sebagai mediator yang jujur atas sengketa laut di Laut China Selatan,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2016).
Bahkan lanjut dia, Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi atas kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk soal pembangunan infrastruktur dan dana pinjaman untuk itu.
“Ini dilakukan kalau Pemerintah China tidak mengindahkan protes Indonesia yang sudah dilakukan Menlu‎,” tuturnya.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap  kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guardChina secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.‎

September 2014 – Squadron Heli Tempur Apache di Tanjung Pinang Jaga Pertahanan dan Keamanan di Laut China Selatan

Skuadron Heli Tempur Apache akan ditempatkan di Kepulauan Riau untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Laut Cina Selatan. “Laut Cina Selatan sangat strategis karena memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang besar,” kata Purnomo setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
Ia juga mengatakan, kementeriannya berencana menempatkan skuadron pesawat terbang tanpa awak di perairan Kepri untuk berpatroli.
Pertemuan itu juga, katanya, membahas keamanan Kepri secara global sebagai wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan dengan empat negara tetangga.
“Bukan hanya masalah pertahanan dan keamanan, tapi juga masalah perkembangan ekonomi secara global,” ujar Purnomo. Menurut dia, keamanan dan perkembangan ekonomi di Kepri harus seimbang sehingga saling mendukung satu sama lain.
“Perkembangan keamanan dan ekonomi itu harus seimbang. Jika ekonomi berkembang dan keamanan tidak berkembang atau sebaliknya, tidak akan ada gunanya,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menhan dan Pemprov Kepri juga membahas masalah bagi-hasil minyak dan gas serta interkoneksi antarpulau di Kepri untuk mendukung kemajuan ekonomi.
Sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro juga meresmikan kapal jenis landing ship tank (LST), yakni Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Bintuni 520, yang merupakan hasil produksi industri galangan kapal dalam negeri, di Srengsem, Panjang, Bandarlampung. Dalam kesempatan itu, ia juga melantik Komandan KRI Teluk Bintuni-520.
“Pengadaan satu unit kapal angkut ini bertujuan untuk mewujudkan kekuatan pokok keamanan dan pertahanan. Kapal angkut tank ini diproyeksikan untuk digunakan oleh jajaran lintas laut militer TNI AL,” kata Purnomo.
Hadir pada acara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, serta pejabat terkait dalam peresmian tersebut. “Pembangunan kapal angkut tank ini merupakan bentuk pembinaan pemerintah untuk industri dalam negeri agar mengurangi ketergantungan dengan negara lain di masa mendatang. Pemerintah juga sudah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk membina industri pertahanan,” ujar Purnomo.
KRI Teluk Bintuni 520 memiliki panjang 120 meter, dapat mencapai kecepatan 16.000 knot, didukung dua unit mesin yang masing-masing berkapasitas 3.285 KW.
Kapal yang dibangun dengan biaya sekitar Rp160 miliar dan dikerjakan selama 16 bulan ini, mampu mengangkut hingga 10 unit tank Leopard buatan Jerman seberat 62,5 ton ditambah 120 orang awak kapal dan 300 orang pasukan. Kapal tersebut tercatat sebagai kapal pertama yang diproduksi di Indonesia yang dapat mengangkut Leopard. Kapal ini dibuat oleh PT Daya Radar Utama.

April 2015 – Cina Bangun Tembok Raksasa di Laut Cina Selatan

Pemerintah Amerika Serikat telah menuduh Beijing melakukan reklamasi di Laut Cina Selatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. AS menyatakan, Cina telah membangun tembok pasir raksasa di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Tembok raksasa itu dibangun di atas wilayah seluas sekitar empat kilometer persegi. AS khawatir, tembok raksasa itu sebagai bagian untuk menguatkan klaim teritorial Cina di kawasan maritim itu.
Berbicara pada Konferensi Angkatan laut di Australia, pejabat Armada Pasifik AS, Laksamana Harry Harris Jr, mengatakan, Cina telah membangun tembok pasir di terumbu karang yang hidup. ”Paving berdiri ke atas dengan beton. Cina sekarang telah menciptakan pulau buatan seluasa lebih dari empat kilometer persegi,” katanya.
“Tapi apa yang benar-benar menarik banyak perhatian di sini dan saat ini adalah reklamasi lahan belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat ini sedang dilakukan oleh Cina,” ujar Harris.
Terumbu yang terendam di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, katanya, telah berubah menjadi pulau buatan dengan bangunan, dermaga dan landasan pacu. Cina sendiri mengklaim sebagian besar wilayah laut di Laut Cina Selatan. Tapi klaim itu ditentang Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.
Menurut Haris, kekhawatiran utama AS terkait proyek raksasa Cina itu adalah soal tujuan proyek yang diduga untuk basis militer Cina di Laut Cina Selatan. “Cina akan menjadi indikator kunci apakah wilayah ini menuju konfrontasi atau kerjasama,” katanya, seperti dilansir Russia Today (31/3/2015).

Pesawat Jepang Patroli Melingkar di Laut Cina Selatan

Pesawat mata-mata Jepang patroli di Laut China Selatan saat latihan perang dengan Filipina. (Intelijen)
Pesawat mata-mata Jepang patroli di Laut China Selatan saat latihan perang dengan Filipina. (Intelijen)
Sebuah pesawat mata-mata militer Jepang, P3-C Orion, patroli melingkar di atas Laut China Selatan, Selasa (23/6/2015). Aksi pesawat Jepang itu bagian awal dari latihan perang yang digelar besama Filipina.
Awak pesawat mata-mata Jepang P3-C Orion dengan tiga kru tamu dari Filipina terbang di atas ketinggian 5 ribu kaki (1.524 meter) di atas kepulauan sengketa yang kaya energi di Laut China Selatan.
Latihan perang yang itu berlangsung di dekat Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan di Laut China Selatan yang diperebutkan China dan Filipina. China sendiri telah melakukan reklamasi di sekitar kepulauan itu.
”Kami berlatih pola pencarian dan penyelamatan yang penting dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana,” kata Marinir Filipina, Kolonel Jonas Lumawag di Bandara Internasional Puerta Princesa di Pulau Palawan, seperti dikutip Reuters.
”Ini adalah pertama kalinya kami di sini dan juga dengan jenis kegiatan kami dengan Filipina,” imbuh Kepala Kontingen Angkatan Laut Jepang, Komandan Hiromi Hamano. Menurutnya, pesawat mata-mata Jepang telah kembali ke Palawan.
Jepang sejatinya tidak terlibat sengeketa kawasan Laut China Selatan dengan China. Namun, Jepang khawatir dominasi China atas kawasan maritim itu akan membuat Jepang tersiolasi.
Sementara itu, kantor berita Pemerintah China, Xinhua, dalam laporannya mengutuk keterlibatan Jepang dalam latihan perang di sekitar Laut China Selatan. Media itu menyebut Jepang sudah “campur tangan” dalam konflik Laut China Selatan.
China mengklaim sekitar 90 persen kawasan Laut China Selatan yang luasnya lebih dari dari 3,5 juta km persegi. Klaim China itu berdasarkan peta kuno yang mereka miliki. Namun, klaim itu ditentang Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan yang sama-sama mengklaim kawasan Laut China Selatan.

Di penghujung 2015, AS memprovokasi Cina

Oktober 2015 – AS Kirim Kapal Perang ke Laut Cina Selatan

Landasan Pacu Ke-3 Laut Cina Selatan (Intelijen)
Landasan Pacu Ke-3 Laut Cina Selatan (Intelijen)
Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menegaskan sudah siap mengirim kapal perang ke perairan sengketa di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina sendiri telah membangun sebuah pulau buatan yang dilengkapi landasan udara.
Pimpinan Pentagon dalam beberapa hari akan mengirim kapal perang dengan jarak 22 kilometer dari zona pulau-pulau Cina.
Wilayah laut besar tersebut, ketika rezim Cina selalu mengklaim sebagai wilayahnya, tidak pernah diakui oleh Amerika Serikat (AS) sebagai teritori dari kedaulatan Cina.
Misi Angkatan Laut AS ini, menurut pejabat di AL, diperuntukan guna memperlihatkan sikap dari AS yang tidak menerima ketika Cina memutuskan kepemilikan wilayah tersebut. AS selalu melihat wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah ‘milik bersama’ jadi terbuka bagi ‘siapa pun’.
Karena bila dari sini sesuai hukum internasional bila negara memiliki wilayah perairan maka kedaulatan negara tersebut membentang sepanjang 22 km, dan negara berhak untuk melakukan apa pun terhadap sumber daya di sana juga menetapkan berbagi kebijakan di sana. Masalah kedaulatan ini adalah yang ditentang AS kepada Cina di Laut Cina Selatan.
Jadi bila ada kapal dagang negara lain lewat ataupun operasi militer yang lewat teritori tersebut bisa masuk ke kategori tindakan spionase.
Menteri Pertahanan AS Ashton Carter, sebagaimana dilansir Daily Mail, Jumat (9/10/2015), mengatakan, “ Militer Amerika Serikat siap terbang, berlayar dan mengadakan operasi di lokasi manapun yang sesuai dengan hukum internasional.”
Ketika kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke Gedung Putih Presiden AS Barack Obama mengatakan ia memberikan ‘perhatian yang sangat signifikan’ terhadap pulau buatan yang di buat Cina di Laut Cina Selatan.

China Diminta Tegas pada Provokasi AS

Media Beijing pada Kamis (15/10/2015) mengecam perilaku Amerika Serikat (AS) di Laut Cina Selatan yang mereka sebut sebagai provokasi tanpa henti. Media itu minta Pemerintah Cina bersikap tegas terhadap provokasi AS.
Seruan media Beijing, Global Times, itu muncul dalam editorialnya. Dalam tulisan itu, AS dianggap sudah melakukan provokasi terhadap Cina karena ingin mengirim kapal perang ke pulau buatan Cina di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan.
“Provokasi tanpa henti dan pemaksaan,” bunyi editorial media yang terkait dengan Partai Komunis partai berkuasa di Cina.
”Cina tidak harus mentolerir pelanggaran yang marak oleh AS di perairan yang berdekatan dengan Cina dan di langit di atas pulau (Laut Cina Selatan),” lanjut editorial itu.”Militer harus siap untuk memulai penanggulangan sesuai dengan tingkat provokasi Washington.”
Seruan media Cina itu sebagai respons atas pernyataan pejabat senior di Washington, di mana militer AS berhak berlayar di sekitar pulau-pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
Bahkan pejabat yang menolak diidentifikasi itu, menyatakan kapal perang AS akan melewati wilayah yang berjarak 12 mil dari batas teritorial yang diklaim Cina di wilayah sengketa tersebut.
Cina telah mengklaim hampir 90 persen kawasan Laut Cina Selatan. Tapi, klaim Beijing itu ditentang oleh Filipina, Malaysia, Brunei dan Vietnam.

Tantang Cina, AS Kirimkan Kapal Perang ke Pulau Sengketa

AS mengirimkan kapal penghancur USS Lassen ke wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. (Intelijen)
AS mengirimkan kapal penghancur USS Lassen ke wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. (Intelijen)
Kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) berlayar mendekati wilayah perairan Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan. Tindakan yang dilakukan AS ini seperti mengajukan tantangan langsung kepada China yang mengklaim kekuasaan teritorial mereka di wilayah itu.
Juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby mengatakan bahwa tindakan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Negeri Paman Sam untuk memaksakan pengaruh mereka dan mempertahankan kebebasan berlayar di wilayah yang dianggap oleh AS sebagai perairan internasional.
“Anda tidak perlu berkonsultasi dengan negara mana pun saat Anda menggunakan kebebasan berlayar di perairan internasional,” kata Kirby dalam konferensi persnya sebagaimana dilansir New York Times, Selasa (27/10/2015). Dia menambahkan untuk hal-hal seperti inilah angkatan laut dibentuk.
Tindakan AS ini dipandang sebagai sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa AS dan negara-negara lainnya tidak mengakui klaim China atas rangkaian pulau, termasuk pulau-pulau buatan mereka yang terdapat di Laut China Selatan. Sehingga perairan tersebut tetap menjadi sebuah wilayah laut internasional.
Manuver militer ini telah disetujui oleh Presiden Barack Obama yang telah mengisyaratkan tindakan yang akan diambilnya dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu.
Meski mendapat tentangan dari AS dan negara-negara yang bersengketa, China telah mengklaim bagian dari perairan strategis di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan yang cukup besar untuk landasan udara, dan menempatkan radar, prajurit dan perlengkapan militer mereka.
Dalam manuver kali ini, AS yang belum pernah mendekati wilayah pulau tersebut sejak Mei 2012, mengirimkan USS Lassen, sebuah kapal kelas penghancur yang dilengkapi dengan rudal, mendekati wilayah 12 mil laut di sekitar pulau-pulau buatan China. USS Lassen akan melakukan patroli di wilayah itu selama beberapa jam.

November 2015 – China Kirim Jet Tempur ke Laut Cina Selatan

Akibat kehadiran kapal Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) di Laut Cina Selatan, dilaporkan Cina mengirim pesawat jet tempur ke sana sebagai bentuk respons.
Jet tempur milik AL Cina yang dipersenjatai misil sedang melaksakan latihan di wilayah laut sengketa, tepatnya di dekat perbatasan Vietnam. Penyebabnya, Cina geram terhadap provokasi AS di regional tersebut.
Sebuah foto dirilis oleh AL Cina yang menunjukkan kedatangan jet tempur. Disampaikan oleh sumber militer mengatakan pesawat tersebut dioperasikan dari gugusan Pulau Paracel yang menjadi wilayah sengketa antara Cina dan Vietnam.
Pekan lalu, AL AS mengirim kapal perang dengan senjata misil di dekat wilayah Laut Cina Selatan yang hanya berjarak 12 mil laut dari gugusan Pulau Spratly. Banyak yang menganggap ini sebuah provokasi kepada Cina untuk menunjukkan ketidaksetujuan AS dengan klaim Cina.
Kepulauan Paracel bersama gugusan Pulau Spratly adalah wilayah sengketa yang selalu menjadi momok antara Cina dan beberapa negara tetangga di regional tersebut, khususnya Filipina dan Vietnam.
Banyak yang menganggap bahwa Cina tidak peduli dengan aturan hukum laut internasional dan langsung memberikan klaim terhadap gugusan pulau itu. Alasannya, wilayah tersebut sudah menjadi milik Cina dari zaman leluhur mereka.
Seorang mantan jenderal militer Cina bernama Xi Guanyu, sebagaimana dilansir Time, Senin (2/10/2015), berkomentar terhadap latihan jet tempur Cina dengan mengatakan, “Ini adalah sinyal yang diberikan oleh Cina kepada AS bahwa mereka serius terhadap klaim kepemilikan terhadap wilayah tersebut.”

TNI AL Kerahkan 7 KRI ke Natuna

Kapal TNI AL. (Intelijen)
Kapal TNI AL. (Intelijen)
TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.
“Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).
Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.
“Mengamankan jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak. Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut Sulawesi,” kata mantan Pangarmatim ini.
Sebelumnya, situasi di Laut Cina Selatan makin panas. Ketegangan di Laut Cina Selatan belakangan memanas seiring kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan.
Sementara Indonesia masuk dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan setelah pemerintah Tiongkok memasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut Cina Selatan.
Jenderal Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

Berikutnya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar