Kronologis Lepasnya Timor-Timor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Timor-Leste (reprografi)

Latar Belakang

Posisi Timor Timur yang terselip di sela kebulatan wilayahIndonesia memang menjadikannya seperti kerikil dalam sepatu. Membuatnya serba canggung.

Dalam masa perang dingin, Amerika Serikat sering menggembosi kekuatan komunisme di seluruh penjuru dunia. Mereka khawatirTimor Portugis (nama Timor Timur pada masa lampau) menjadi salah satu basiskomunisme di Asia Tenggara sebagai perpanjangan poros Pyongyang – Ho ChiMinh City yang gagal dieliminasi melalui perang Korea dan perangVietnam.

Sangat wajar jika Indonesia dibuat sedikit paranoid sehingga mau dijadikan bumper oleh Amerika Serikat. Apalagi Indonesia senantiasa dibayang-bayangi kisah G-30-S yang menempatkan komunisme sebagai bahaya laten.

Dengan dukungan terselubung Amerika Serikat, Indonesia akhirnya berhasil menjadikan Timor Timur sebagai propinsi ke-27. Australia bahkan termasuk negara yang mendukung lobby Indonesia di PBB.Australia tidak menentang Indonesia karena Australia pun berkepentingan atas keberadaan Timor Timur yang berada di pintu Utaranya. Kisah Timor Timur ternyata tidak berjalan semulus dugaan dan rencana.

Kopassus di Baucau 1987 (reprografi)

Setidak-tidaknya ada 3 keinginan yang awalnya menjadi sebab perang saudara di Timor Timur setelah Portugal angkat kaki dari bumi Loro Sae, yakni:

1. Setuju bergabung dengan Indonesia (yang bukannya tanpa reserve, melainkan ada kesepakatan-kesepakatan khusus).
2. Tetap menjadi bagian Portugal sebagai koloni seperti halnya Macao.
3. Merdeka sebagai negara baru yang berdiri sendiri.

Masing-masing keinginan tersebut terkristalisasi dalam kekuatan partai-partai politik seperti Apodeti, UDT, KOTA, Trabalhista, dan Fretilin berikut fraksi-fraksi bersenjatanya. Setelah Timor Timur bergabung dengan Indonesia,kekuatan yang tidak menginginkan bergabung dengan Indonesia terus melakukan aksi yang memperlihatkan bahwa mereka masih eksis.

Dalam pandangan mereka, yang terjadi bukanlah integrasi melainkan INTERVENSI (seperti UniSovyet terhadap Afghanistan pada masa itu). Upaya mereka didukung oleh lobby politik di tingkat dunia.Berbeda dengan penanganan kasus front separatis Moro (MNLF) diPhilipina dimana Indonesia sukses dalam perannya sebagai penengah dan pendamai sehingga Moro mendapat otonomi khusus, Indonesia justru menerapkan tangan besi terhadap gerakan separatis di Timor Timur. Prinsip Kaisar Nero yang berusaha meredakan keresahan rakyat Romawi dengan “memberi roti dan hiburan gladiator” hendak diterapkan di TimorTimur. Pembangunan fisik digalakkan dimana-mana termasuk berusaha merebuthati umat Katholik dengan membangun patung Yesus terbesar ke-2 di duniasetelah Brasil. Dilain pihak, kekerasan terus berlangsung secara terselubung.Jika pada awalnya lebih banyak rakyat Timor Timur yang setuju berintegrasi dengan Indonesia dengan harapan berakhirnya kekerasan berdarah perang saudara, pada perkembangan selanjutnya justru kekuatan anti-integrasikian bertambah. Hal ini dapat dilihat dari usia generasi muda Falintil yang lebihmuda usianya dibanding masa integrasi itu sendiri. Kecewa dan dendam. Itulah jawabannya. Bisa jadi, mereka bahkan pendukung integrasi. Mereka berbalikakibat kebiadaban militer yang paranoid terhadap ulah gerilyawan Fretilin sehingga tidak pandang bulu membabat warga sipil Timor Timur yang tidak bersalah. Banyak anak yang mendendam pada pihak militer karena anggota keluarga mereka dianiaya, diperkosa, diculik, dibunuh. Akibatnya, banyak anakmuda yang bergabung dengan pihak anti-integrasi bukan karena kesamaan ideologi, melainkan dendam pada militer. Bukanya mengurangi jumlah pembangkang, justru semakin bertambah deretan orang yang antipati. Upay memberi keleluasaan unjuk rasa dalam koridor demokrasi yang dicoba diterapkan oleh Sintong Panjaitan (Pangdam Wirabhuana saat itu) sebenarnya sudah membuka peluang angin segar. Menurutnya, lebih baik membiarkan riak-riakkecil yang terpantau daripada memendam magma yang bisa meletus tanpa kendali. Namun upaya harmonisasi ini ditekuk habis oleh aksi di luar jalur komando yang meledakkan tragedi Santa Cruz.

Faktor Pendorong

Arnaldo dos Reis Araujo (pemimpin Apodeti) dibebaskan dari penjara Fretilin (reprografi)

Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang menyebabkan munculnya ide  disintegrasi Timor Timur dari wilayah NKRI di tinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Keadaan politik

Pada tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian system pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia, setelah berintegrasi disahkan oleh pemerintahan pusatdi Jakarta. Kemudian di Timor-Timur di bentuk pemerintahan sementara dan sebagai pelaksana pemerintahan sementara diangkatlah putra Timor-Timur yaitu Arnaldo Dos Res Aranjo, secara yuridis formal Timor-Timur sudah sah menjadibagian negara kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU VII/1976 dan peraturan no 19 tahun 1976 tentang Pemda Timor Timur yang kemudian menjadi propinsi Indonesia ke-27.Timor Timur baru saja bergabung maka pemulihan keamanan merupakan hal yang pokok terutama sisa FRETILIN yang masih menguasai 75% dari seluruh penduduk Timor-Timur. Dalam perkembangan sisa FRETILIN dapat ditumpas oleh TNI (batalyon 744 dan 745) walau tidak habis. Dikarenakan mereka berada digunung, kemudian rakyat Timor Timur dituduh oleh TNI sebagai GPK. Maka akibatnya rakyat Timor Timur merindukan kedamaian yang menjadi korban keduabelah pihak. Setelah terjadinya insiden Santa Cruz dan diberikan nobelperdamaian kepada pemimpin FRETILIN yaitu “Xanana Gusmao” dan Uskup Belo.Dukungan rakyat untuk merdeka semakin besar, oleh Presiden Habibi dianggapsbagai beban politik dan mahal secara ekonomi kemudian Timor Timur diberikankebebasan untuk merdeka.

2. Keadaan sosial

Antara tahun 1976-1978 keadaan sosial masyarakat Timor Timur belummenentu dan banyak diantara mereka yang hidup di kamp-kamp pengungsian.Kehidupan sehari-hari belum stabil masih terus diawasi oleh militer. Bangunanfisik peninggalan Portugis tidak banyak berarti bagi rakyat Timor Timur,masyarakatnya hidup miskin, buta huruf, maka dari itu pemerintah Indonesiamembangun segala sarana hidup untuk rakyat Timor Timur. Hambatan adalahtidak memahami bahasa Tetum (TimTim) sebagai tenaga guru atau medisenggan kesana. Dikarenakan adanya konflik yang berbau ras dan agama muncul,mereka juga mengambil tanah rakyat. Akibatnya terjadi kerenggangan ekonomi dan puncaknya pada insiden Santa Cruz 12 November 1991 yang mirip tragedi kemanusian dan mengundang reaksi Internasional (Kuntari, 2008: 110).

3. Agama

Mayoritas penduduk Timor Timur beragama katolik. Para imigran datang ke wilayah Timor Timur dan mulai masuk dan bekerja pada instansi disanadikarenakan para imigran beragama Islam, Protestan, Hindu dan Buddha,kenyaman rakyat Timor timur terganggu. Perkembangan hingga tahun 1994 jumlah penganut agama lain terutama Islam menyamai penganut agama katolik.Selain itu umat Islam menutup hubungan mreka dengan sangat fanatik dan hidupmengelompok, hal itu menambah kemarahan masyarakat Timor Timur, yangkemudian berakibat kerusuhan SARA dan agama itu diangkat oleh Komnas HamPBB

Kronologi

Tahun 1998

21 Mei

Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.Ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

19 Desember

Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie,mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau right to self-determination bagi rakyat Timor-Timur.

Tahun 1999

25 Januari

Rapat Polkam membahas disposisi Presiden BJ Habibie tentang surat Howard.Dalam disposisinya, Habibie mengatakan, “Tolong dipelajar, apakah setelah 22tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belumcukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melaluiSidang Umum MPR?”

27 Januari

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet di BinaGraha yang memakan waktu lebih dari lima jam, yaitu Indonesia akan hands-off dari Timtim jika Timtim menolak opsi I, yaitu tawaran otonomi khusus yangsangat diperluas. Sebelumnya, sidang berjalan alot. Dua menteri, Menteri LuarNegeri Ali Alatas dan Menteri Sekretaris Negata Akbar Tandjung menolakkeputusan tersebut. Sebaliknya, Menteri Pertahanan dan Keamanan / PanglimaTNI Jendral Wiranto menerima keputusan tersebut.

10 Februari

Kay Rala Xanana Gusmao dipindahkan dari LP Cipinang ke tahanan rumah diSalemba.

8-10 Maret

Terjadi eksodus besar-besaran warga pendatang Timtim, bersama ribuan tonbarang.

6 April

Kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang mengungsi.

17 April

Terjadi kerusuhan massal di Dili yang antara lain menewaskan putra aktivis pro-kemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao dan perusahaan kantor Harian SuaraTimor Timur

21 April

Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatandamai di kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, antara laindisaksikan Menhankam/Pangan TNI Jenderal Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAMDjoko Soegianto, dan Uskup Baucau Mgr Basillo do Nascimento.

27 April

Presiden Habibie membahas lebih dalam tentang Timtim dengan PM AustraliaJohn Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapatuntuk mengetahui kemauan sebenarnya rakyat Timtim; tetap berintegrasi ataumemisahkan diri dari Indonesia. Awalnya, penentuan pendapat direncanakanakan dilaksanakan 8 Agustus 1999.

5 Mei

Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB KofiAnnan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat padatanggal 8 Agustus 1999 di Timor Timur, di Markas PBB New York. Indonesia tetapbertanggung jawab pada keamanan pelaksanaan tersebut. Hal tersebut tertuangdalam dua kesepakatan:a. Kesepakatan tentang modalitas pelaksaan penentuan pendapat via jajakpendapat.b.Kesepakatan tentang Polri sebagai penanggung jawab keamananan.

 7 Mei

Sidang Umum PBB menerima dengan bulat kesepakatan 5 Mei 1999.

17 Mei

Presiden Habibie mengeluarkan Kepres no.43/1999 tentang Tim PengamananPersetujuan RI-Portugal tentang Timtim. Kepres itu dimantapkan dengan InpresNo.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

21 Mei

Melalui Mensesneg/Menkeh Muladi, pemerintah Indonesia meminta PBBmemajukan pelaksanaan penentuan pendapat, dari rencana awal tanggal 8Agustus menjadi tanggal 7 Agustus 1999. ”Tanggal 8 Agustus itu hari libur, hariMinggu, kita menghormati umat Katolik, jadi jajak pendapat 7 Agustus,” kataMuladi. Namun keputusan itu mengherankan Ali Alatas. ”Pemerintah belum membahas, apalagi menentukan tanggal,” katanya.

1 Juni

Bendera biru PBB mulai berkibar di Timor Timur.

2 Juni

Pemerintah membentuk Satgas P3TT yang didasarkan pada Inpres No.5/1999tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal. Satgas diketuai olehDubes Aus Tarmidzi dengan Sekretaris/ Koordinator Sudjadnan Parnohadiningrat,dan Penasihat Keamanan Mayjen Zacky Anwar Makarim.

3 Juni

Peresmian Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) dengan Ketua Ian Martin, di Diliyang diwarnai kerusuhan. Tiga hari kemudian, Wakil Panglima Pejuang Intergrasi(PPI) Eurico Gutteres memprotes UNAMET.

11 Juni

UNAMET resmi membuka kantor di Dili.

16-18 Juni

Pertemuan kedua kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di Jakarta. Dalampertemuan ini, mereka sepakat menyerahkan senjata yang dimiliki kelompoksenjata kedua pihak, kepada UNAMET atau pemerintah RI.

Selaras dengan Piagam PBB pasal VII, Sekjen PBB mengadopsi resolusipembentukan dan pengiriman pasukan multinasional ke Timtim yang kemudiandisebut INTERFRET atau International Force for East Timor.

19 September

Rombongan INTERFRET Mayjen Peter Cosgrove tiba di Bandara Komor, Dili.

4 Oktober

”salah lirik” antara INTERFRET dan TNI mulai terjadi. Malam itu, pasukanINTERFRET memaksa masuk kompleks ITFET menggunakan kendaraan lapis bajaAPC. Mereka menabrak barikade pos. Dengan alasan mengejar milisi, merekaterus bergerak hingga menerobos kawasan yang dijaga Brimob. Keesokanharinya, Mayjen Peter Cosgrove mengembalikan satuan teledor ini ke Australia.

14 Oktober

Satgas P4TT kembali ke Dili.

21 Oktober

Angin perdamaian mulai ditiupkan oleh Falur Rate Laec, Komandan Region IIIFalintil.

22 Oktober

Xanana tiba di Dili. Ia tidak pernah berhenti berkampanye menyadarkan semuapihak untuk tidak memusuhi rakyat Indonesia.

23 Oktober

Pertemuan pertama RI-Timor Leste di Markas INTERFRET, Dili. Dari Indonesiadiwakili Komandan ITFET Brigjen JD Sitorus, Komandan Satgas PengamanaITFET Kol Sahala Silalahi dan Perwira Penghubung militer Kapten A. Suryo.Sementara, pihak Timor Leste diwakili Kay Rala Xanana Gusmao, Taur MatanRuak, dan Leandro Isaac. Setelah ITFET, disusul pertemuan dengan Tim PascaPenentuan Pendapat di Timor Timur yang antara lain diwakili Ketua P4TT DubesTaufik R. Soedarba.

24 Oktober

Xanana mengeluarkan surat edaran yang berisi jaminan keselamatan bagi 200anwarga negara Indonesia penghuni Masjid An-Nur.

25 Oktober

Dewan Keamanan PBB mensahkan Misi PBB untuk pemerintahan transisi TimorTimur, United Nations Transitional Administration in East Timor , atau UNTAET.Sekjen PBB Kofi Annan menunjuk diplomat senior dari Brazil, Sergio Viera deMello sebagai ketua UNTAET. UNTAET akan menggantikan INTERFET.

26 Oktober

Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET.

30 Oktober

Pukul 09.00 waktu setempat, Bendera Merah Putih diturunkan dari bumi TimorLoro Sa’e dalam upacara yang sangat sederhana tanpa liputan. INTERFETmelarang wartawan meliput acara tersebut, kecuali RTP Portugal. Upacara senada juga diadakan di Bandara Komoro, dipimpin Komandan Lanud Letkol PnB JohnDalas SE. Pukul 13.00 waktu setempat, tim Satgas P4TT memutuskan berangkatke Jakarta.

Usaha Pemerintah dalam Rangka Mengatasi

Usaha yang sudah dilakukan pemerintah pada kasus Timor Timur diantaranya:

1. Menawarkan opsi kepada Timor Timur untuk menerima paket otonom,atau merdeka. Jika paket otonomi diterima, maka Timor Timur akan tetapmenjadi wilayah Republik Indonesia.
2. Bersama PBB melaksanakan jajak pendapat untuk melakukan referendum.
3. Mengirimkan anggota polisi untuk mengamankan proses kampanye,pertemuan, dan jajak pendapat yang berlangsung di Timor Timur.

Flag of East Timor (wikipedia commons)

Coat of arms of East Timor (wikipedia commons)

Argumentasi Kelompok

Menurut kami, pemerintah tidak seharusnya mengambil jalur voting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Timor Timur karena pada saat itu Timor Timur sedang dipengaruhi oleh negara lain. Indonesia pada saat itu belum menyadari bahwa di sana terdapat bahan dasar pembuat nuklir, sementara negara lain sudah lebih dulu menyadarinya. Indonesia juga terlalu percaya bahwa Timor Timur akan memilih masuk NKRI, namun Indonesia tidak mengetahui bahwa negara lain telah menawarkan sejumlah keuntungan jika keluar dari NKRI juga telah melakukan tindakan konkrit dalam membangun Timor Timur, semisalmembangun patung Yesus terbesar di dunia setelah di Rio, Brasil.

Timor-Leste, Antara Bangga dan Menyesal

Sebagian besar masyarakat Timor Leste yang memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Repubkil Indonesia (NKRI) melalui referendum
mulai menyesali perpisahan tersebut.

“Yang menikmati kemerdekaan Timor Leste hanyalah kelompok tertentu saja, sementara kehidupan mayoritas masyarakat Timor Leste yang tersebar di berbagai pelosok desa kian menderita, ketidakstabilan keamanan terjadi hingga saat ini,” kata Ny.
Domingos kepada wartawan di Mataram, Jumat.

Ny. Domingos yang kebetulan datang berkunjung ke Mataram guna menjenguk saudaranya menuturkan kehidupan masyarakat Timor Leste setelah merdeka dibandingkan saat menjadi bagian integral dengan NKRI, sangatlah memprihatinkan.

Sebagian besar penduduk pedesaaan Timor Leste yang hidup di masa integrasi dengan NKRI merasa menyesal, mereka berkeinginan untuk kembali merasakan hidup bebas seperti dulu.

Masyarakat Timor Leste dalam dua tahun terakhir merasakan hidup tidak aman di negaranya sendiri, karena pertikaian antara kelompok, khususnya masyarakat Timor Leste bagian Timur dengan masyarakat Timor Leste bagian Barat hingga saat ini belum reda.

Hampir setiap hari terjadi pertikaian kelompok yang menyebabkan tewasnya sejumlah warga Timor Leste. Suasana itu telah menyebabkan banyak pengusaha dari Indonesia (Jakarta, Surabaya, Kupang dan Atambua) yang terpaksa meninggalkan kota
Dili.

Di samping itu, biaya hidup di negara Timor Leste yang baru merdeka tersebut cukup tinggi, harga BBM jenis premium maupun minyak tanah harganya lebih dua kali lipat dari harga yang ada di Indonesia.

Harga eceran premium bisa mencapai 2,5 dolar US atau setara dengan Rp15.000 per liter, demikian juga harga minyak tanah bisa mencapai hampir Rp10.000/liter, sehingga minyak tanah banyak yang didapat dari daerah perbatasan melalui
para pelintas batas.

“Kondisi kehidupan mereka yang kian sulit itu menyebabkan sebagian dari mereka sering mengungkapkan rasa penyesalan berpisah dengan NKRI, karena di masa integrasi masyarakat Timor Leste memiliki kehidupan yang lebih baik, padahal tujuan mereka merdeka sebelumnya agar mendapatkan kehidupan yang lebih dibanding sebelumnya,”
katanya.

Menjawab pertanyaan, Ny. Domingos mengemukakan hingga kini belum ada perubahan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Xanana Gusmao, karena bangunan-bangunan yang terbakar di masa jajak pendapat tahun 1999, tidak satupun yang diperbaiki.

Bangunan peninggalan orang-orang Indonesia tersebut hingga kini masih tampak jelas, tidak ada upaya rehabilitasi, sehingga sekarang situasinya semakin kacau karena di saat terjadi konflik hingga lengsernya Perdana Menteri Mari Al-Katiri beberapa
bulan lalu, banyak bangunan yang dibakar sehingga suasana kota Dili kian mencekam.

Kondisi itu banyak mengakibatkan pengusaha yang datang dari Indonesia terpaksa meninggalkan kota-kota di Timor Leste, karena sudah tidak tahan.

Menurut cerita Ny. Domingos, selain mereka terpaksa mengalami kerugian besar karena tempat usahanya banyak yang dijarah pada saat kerusuhan, merekapun tidak tahan menghadapi ganasnya pertikaian antar kelompok yang hingga kini belum bisa
diatasi aparat keamanan yang dibantu tentara asing.

“Konflik perang saudara sekarang lebih sadis dibanding saat jajak pendapat dulu, membunuh sesama warga Timor Leste yang berbeda kelompok kerap terjadi, bahkan wanita hamilpun tidak segan-segan dibunuh,” katanya.

Fasilitas kesehatan minim

Mengenai fasilitas kesehatan, Ny. Domingos menyatakan rumah sakit peninggalan Pemerintah Indonesia di Bidau itu tidak optimal, karena tenaga dokternya sangat minim dan tidak jarang mereka lari berobat ke Kupang (NTT).

Bagi keluarga yang kurang mampu, tentunya bisa dibayangkan ke mana mereka akan pergi berobat, sedang yang datang berobat ke Kupang itu adalah keluarga yang punya banyak uang.

Sedangkan rumah sakit milik TNI dulu, kini diperuntukkan bagi warga asing yang bertugas di Timor Leste, jadi fasilitas kesehatan masyarakat sangat minim.

Suasana keamanan yang kurang kondusif tersebut diperkirakan kian memanas, sehubungan akan dilangsungkannya Pemilihan Umum tahun 2007.

“Banyak warga Timor Leste yang ingin keluar, tetapi terbatas oleh penjagaan yang kian ketat di daerah perbatasan, demikian juga pengusaha dari Atambua ke Dili kian jarang karena mereka takut,” katanya.

Sumber: reprografi / antaranews