Selasa, 19 April 2016

Terungkap! Inilah Sejarah Hari Maritim

Nakhoda Agung

Satu babak hidup Soekarno yang tidak banyak diketahui, salah satunya adalah penyematan gelar kepada beliau sebagai Nakhoda Agung. Latar belakang pemberian gelar ini sangat panjang, intinya, Soekarno dianggap sosok yang juga sangat penting bagi kelautan Indonesia.
Melalui Surat Keputusan No 249 tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan 23 September menjadi Hari Maritim. Cukup lama bangsa ini alfa merayakannya. Terlupakan.
Suasana di sekitar Jalan Prapatan, Jakarta riuh. Hari itu, 23 September 1963, Indonesia menghelat Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I. Lokasinya di sekitar Tugu Tani sekarang ini.
Semula, acara hendak digelar di Istana Negara.
Hanya saja, karena Istana sedang direnovasi, maka dipindahkan ke Jalan Prapatan.
Untung baiknya, acara malah, “…waaah lebih meriah. Lebih segar daripada kita resepsi di Istana Negara. Megap-megap karena kepanasan,” kata Bung Karno, sebagaimana dicuplik dari buku Kembalilah Mendjadi Bangsa Samudera!–Amanat Presiden Sukarno pada Munas Maritim ke-I, terbitan Departemen Penerangan RI, 1963.
Malam itu, Presiden Soekarno didaulat menjadi Nakhoda Agung. Ia dikenakan kalung, yang menurutnya, amat indah sekali.
Setahun kemudian. Pada 24 September 1964, Bung Karno menerbitkan SK Nomor 249/1964. SK itu menetapkan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim.

Hari Maritim Berganti Hari Bahari Seiring dengan Pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto

Menyusul peristiwa G30S 1965, haluan berubah. Soekarno berganti Soeharto.
Indonesia yang dinakhodai Presiden Soeharto merayakan Hari Bahari pada 23 September 1968 di Manado.
Ya, meski diperingati pada tanggal yang sama, rezim yang ini menyebutnya Hari Bahari. Bukan lagi Hari Maritim.
Dan, di tahun-tahun berikutnya…sudah bisa ditebak, bangsa Indonesia alfa mengenangnya. Meski digadang-gadang nenek moyangnya adalah bangsa pelaut, bangsa ini seolah lupa lautan.
Hari Maritim benar-benar terlupakan, hingga Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Menyampaikan pidato pamungkasnya di geladak kapal Phinisi, Jokowi menyeru bangsa ini kembali ke jati dirinya sebagai bangsa maritim.
Poros maritim dunia! Begitu jargonnya. Maka, dibentuklah Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman–kemudian Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya.
Kementrian ini sebetulnya pernah ada di zaman Soekarno. Periode 27 Agustus 1964-22 Februari 1966, dijabat oleh Ali Sadikin.
Posisi Bang Ali–begitu mantan Gubernur Jakarta Raya itu biasa disapa–digantikan Jatidjan pada 25 Juli 1966. Setelah itu dihapuskan.
Barulah pada 27 Oktober 2014, Kabinet Kerja Jokowi-JK mengadakan lagi kementrian ini.
Orang yang dipercaya menjabatnya Dwisuryo Indroyono Soesilo. Belum genap setahun, pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi meminta Rizal Ramli menempati posisi tersebut.

Hari Maritim

Kamis, 15 Oktober 2015. Kementrian ini melakukan kerja sejarahnya. Mereka menghelatFocus Group Discusion (FGD) untuk menetapkan Hari Maritim.
Pembicara utama dalam diskusi terbatas tersebut Amurwani Dwi Lestariningsih (Plt. Dirjen Sejarah dan Purbakala Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan), Kolonel Ronny Turangan (Kepala Subdisjarah TNI AL), dan…maaf, saya. Seorang rakyat biasa.
Semua pembicara bersejarah. Dan  mengusulkan sejumlah tanggal di penghujung ceritanya.
Saya datang ke FGD itu membawa dua bundel arsip. Dokumen pertempuran laut pertama yang dilakoni dan dimenangkan angkatan perang Indonesia, 5 April 1946. Dan dokumen Munas Maritim pertama, 23 September 1963.
Hingga hari itu, saya belum tahu, ternyata Presiden Soekarno pernah menerbitkan SK No 249 tahun 1964. SK yang menetapkan 23 September–landasannya Munas Maritim I– menjadi Hari Maritim.
Nah, karena dipercaya mengampuh kanal sejarah, rubrik Historiana ini oleh Pak Bos Jawa Pos National Network, hari ke hari tentulah kerja kami membuka dan memeriksa lagi arsip, dokumen lembaran-lembaran masa lalu.
Awal pekan ini alam raya berkehendak. Kami dipertemukan dengan informasi penting; Indonesia punya Hari Maritim. Yakni 23 September.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar